Satu Raperda Ditunda, DPRD Bengkulu Utara Sahkan Tiga Perda
NusantaraTerkini.Com, Bengkulu Utara – DPRD Bengkulu Utara sahkan tiga Peraturan Daerah dan menunda pembahasan satu Raperda terkait pembubaran BUMD Arma Niaga yang dinilai belum memiliki kelengkapan data dan administrasi.
Bertempat di ruang paripurna DPRD Bengkulu Utara, pengesahan tiga Perda ini dipimpin langsung oleh Waka II Parmin SIP, dihadiri Sekwan Drs Waluyo, Wakil Bupati, Arie Septia Adinata SE serta seluruh Asisten, Kabag dan Kepala SKPD serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sabtu 15 April 2017.
Ketok palu pihak legeslatif atas tiga Perda masing-masing, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pajak Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
Penundaan satu Raperda ini ditegaskan pada kata akhir Fraksi Golkar dan Nasdem, Yanto dan Wahyudi sepakat meninjau ulang terkait Riparda Pembubaran Arma Niaga. Menurut mereka, banyaknya anggaran pemerintah yang telah digunakan dalam pembentukannya, mengharuskan kejelasan aset perusahaan BUMD Arma Niaga terlebih dahulu.
Fraksi Gerindra dan PKPI, Agustanto dan Harmedi Rian menyampaikan pengesahan Perda Pajak Daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Sehingga pengelolaan pajak ini sangat penting untuk kemajuan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi PAN Edi Sanusi ST berharap, pelaksanaan Perda RPJMD seluruh kegiatan proyek tanpa ada tekanan politik. Pihak Legeslatif berjanji akan melakukan pengawalan dalam setiap pekerjaan proyek. Sehingga pembangunan itu dilaksanakan dengan baik.
Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani dan Merah Putih, Sonti Bakara SH dan Efendi SP meminta agar Perda Riparda jangan hanya sebatas angan. Peningkatan sarana dan prasarana menuju tempat-tempat wisata harus dilakukan. Dengan Riparda ini Pemerintah Daerah dapat menarik kucuran dana pusat untuk pengembangan pariwisata di Bengkulu Utara. (WD16/”ads”)
