Ads

Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu : Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

NusantaraTerkini.Com, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda membahas Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (31/7/2017).

Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri didampingi Waka I Edison Simbolon, Waka II Suharto dan Waka III Elfi Hamidi. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dihadiri oleh Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto. Nampak hadir juga unsur Forkominda, para pimpinan OPD Pemda Provinsi Bengkulu dan tamu undangan lainnya. Sedangkan dari para anggota dewan nampak hadir sebanyak 28 orang.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyampaiannya, komisi I DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa regulasi tersebut menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Pemerintah daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Dari mandat tersebut berdampak pada beban yang harus ditanggung oleh DPRD. Oleh karenanya, DPRD dalam menjalankan fungsinya perlu didukung fasilitas, sarana dan prasarana. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 mengatur pemberian uang representasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD berupa rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan kesejahteraan bagi anggota, tunjangan transportasi serta belanja penunjang kegiatan DPRD.

Dalam PP juga menyebut bahwa mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diwajibkan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada PP nomor 18 tahun 2017, paling lambat 3 bulan terhitung sejak PP tersebut diundangan. PP tersebut mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota dewan merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Penganggaran hak keuangan tersebut juga akan menyesusaikan kemampuan APBD Provinsi Bengkulu dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab.

Penganggaran hak keuangan melalui APBD menurut dewan merupakan penunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang. (NU001/“ads”)

pimpinan dewan rapt lpj

dprd provinsi bengkulu
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu mengikuti rapat paripurna
dprd provinsi bengkulu
Jajaran OPD mengikuti rapat paripurna
dprd provinsi bengkulu
Penyampaian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dprd provinsi bengkulu
Penyampaian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi kepada Pimpinan rapat Paripurna


2 Comments

  1. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts
    on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last
    stumbled upon this site. Reading this info So i’m satisfied
    to show that I’ve a very good uncanny feeling I came upon just
    what I needed. I such a lot indisputably will make certain to do
    not put out of your mind this website and provides it a glance regularly.

POST YOUR COMMENTS

twelve − three =

Address:1. Alamat Perusahaan : Jalan Mawar No 20 RT 001 RW 001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Telp (0736) 732 370 6) HP. 0822 7924 9494). 2. Alamat Redaksi : Jalan Mangga Raya No 20 Lingkar Timur, Dekat Lampu Merah Taman Remaja

Email:fun.politic@gmail.com