Perempuan Agen Perdamaian
NusantaraTerkini.Com – Keberadaan Perempuan dan Anak pada situasi bencana diketahui selalu menjadi kelompok yang paling rentan sebagai korban. Meminimalisir terjadinya kondisi tersebut, dibentuklah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) dengan menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Adapun RAD tersebut meliputi pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak dalam mendukung perdamaian. Hal ini dibentuk, supaya perempuan dan akan tidak selalu menjadi korban konflik namun juga menjadi bagian terpenting dalam menciptakan perdamaian atas konflik yang terjadi.
“Dengan adanya P3AKS yang menghasilkan RAD, diharapkan kedepan tidak ada lagi perempuan yang disiksa, diperkosa dan dijadikan sandera serta anak yang kehilangan orang tua dan harapan hidup,” ungkap Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Nyimas Aliah usai mengikuti jalannya Fasilitasi RAD P3AKS pada Kamis siang (03/11).
Ditambahkan Nyimas Aliah, program pencegahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari seluruh SKPD, aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat khususnya yang konsen dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga dalam program pencegahan ini, jajaran PP-PA tidak bekerja sendiri namun mendapat dukungan penuh dari semua pihak, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa semaksimal mungkin ditekan.
“Perempuan – perempuan mulai saat ini harus menjadi agen – agen perdamaian. Kegiatan perempuan yang terbilang aktif dalam suatu organisasi, kecilnya seperti kegiatan arisan bisa optimal jika didalamnya diaplikasikan program pencegahan kekerasan,” tutup Nyimas Aliah secara tegas.
Dari pihak pemerintahan mendukung penuh rencana aksi yang dibentuk tersebut. Seperti halnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang fokus dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam birokrasi, serta juga konsen dalam perlindungan anak dari sisi sosial kemasyarakatan.
“Ketika perempuan dan anak itu berdaya, dilindungi dan mendapatkan tempat yang selayaknya, maka sebenarnya pemerintah telah menyelesaikan capaian kemajuan daerah untuk masa kini dan masa yang akan datang,” ungkap Staff Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Rozi Beni.
Dalam kesempatan tersebut, juga tampak hadir perwakilan TNI-Polri wilayah Bengkulu, beberapa perwakilan SKPD Provinsi Bengkulu, perwakilan organisasi lembaga masyarakat, tokoh masyarakat serta perwakila humas dan aktifitas perlindungan perempuan dan anak. [NU001/Rian MC]
