Ads

Penurunan NTP Fenomena Bulanan, Faisal Basri Gagal Paham

NusantaraTerkini.Com, Jakarta – Kepala Subbidang Data Sosial Ekonomi Kementerian Pertanian, Dr Ana Astrid mengatakan pengamat ekonomi Faisal Basri tidak memahami alias gagal paham tentang nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Faisal Basri mengatakan anjloknya kesejahteraan petani, bisa dilihat dari turunnya indeks nilai tukar petani (NTP) yang menghitung rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase
“Ini pemahaman yang gagal dan keliru sehingga menyesatkan masyarakat. Yang benar itu adalah penurunan nilai tukar petani (NTP) pada November 2016 adalah fenomena bulanan pada beberapa subsektor dan biasanya pada  Desember akan meningkat lagi,” Kata Ana di Jakarta, Selasa (6/12).
Ana menerangkan menganalisis kesejahteraan petani jangan terpaku pada satu indikator  NTP saj. Indeks harga berfluktuasi secara harian dan bulanan, dengan begitu untuk melihat kemampuan daya beli petani semestinya tidak hanya membandingkan NTP waktu sesaat sebulan, tetapi juga lihat Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam kurung waktu panjang. Harus diakui, secara keseluruhan NTP  November 2016 memang sedikit turun, namun hal tersebut merupakan fenomena bulanan pada beberapa subsektor.
Lebih lanjut, Ana menurutkan untuk melihat kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan usaha pertanianya, analisisnya menggunakan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Tercatat, NTUP seluruh subsektor positif di atas 100. NTUP pada 2015 sebesar 109,38 dan rerata 2016 sebesar 109,86. NTUP ini meningkat dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun.
“Untuk itu, Saudara Faisal Basri pastinya sebagai pengamat ekonomi jika benar-benar menganalisis secara objektif, tentunya sangat paham bahwa kesejahteraan petani bukan hanya dilihat dari NTP dan NTUP, tapi dilihat juga dari tingkat kemiskinan di perdesaan,” lanjutnya.
Ana menyampaikan, berdasarkan Data BPS, penduduk miskin di perdesaan Maret 2016 sebanyak 17,67 juta jiwa turun 0,22 juta jiwa dibandingkan dengan September 2015. Sebelumnya periode September 2015 jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,89 juta jiwa turun 46.000  dari 17,94 juta jiwa pada Maret 2015.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di pedesaan diukur rasio gini atau indeks gini data BPS. Gini rasio di perdesaan Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 sebesar 0,329.  
“Ini kan menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di desa semakin kecil. Jadi, sangat disayangkan pernyataan Faisal Basri yang tidak mampu membaca data yang sudah sangat jelas sehingga dia tidak mengerti apa saja keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian Indonesia selama ini. Mungkin dia sudah pikun,” kata Ana.
Ana menyaranakan agar secara objektif melihat upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian yang telah mampu melakukan tindakan tegas dan membongkar mafia beras dan mafia pupuk yang selama ini telah banyak merugikan negara dan petani kita. Adapun dia [Faisal Basri] yang selama ini telah dibayar negara untuk membongkar serta memberantas mafia migas, sama sekali tak menunjukkan prestasi apa-apa.
“Bagi yang masih mengedepankan akal sehat dan pikiran waras, mungkin sebaiknya mengabaikan apa yang disampaikan Faisal Basri sehingga tidak menguras energi dan mengganggu laju kinerja pemerintah yang saat ini sedang bersemangat mencapai target yang ditetapkan,” ujar  Ana.
Terkait soal subsidi, Ana menerangkan alokasi subsidi pertanian adalah relatif konstan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Subsidi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan telah berkontribusi nyata terhadap produksi.  
“Subsidi bukan sekedar carity, tetapi sebagai sarana efektif transfer teknologi pemupukan berimbang dan penggunaan benih unggul kepada petani,” tuturnya.
Perlu diketahui, lanjut Ana, sSubsidi pertanian dan berbagai kebijakan berupa regulasi, membangun infrastruktur hulu-hilir, mekanisasi pertanian, mengatur tata niaga pangan serta mengendalikan impor dan mendorong ekspor, hasilnya selama dua tahun ini sudah terlihat dan dinikmati petani.
“Lihat data BPS, produksi padi 2015 naik 6,64% dan 2016 naik lagi 4,96%.  Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4  juta ton setara Rp 38,5 trlliun. Selanjutnya produksi jagung 2016 naik 18,11%, tambahan produksi dua tahun 4,2 juta ton itu senilai Rp 15,9 triliun. Produksi padi dan jagung ini adalah capaian tertinggi selama 20 tahun,” ungkapnya.
Selain itu, hasil yang diperoleh juga yakni nilai tambah produksi pada 24 komoditas pertanian dua tahun terakhir senilai Rp 171 triliun. Kinerja peningkatan produksi pangan inilah yang menjadi domain Kementerian Pertanian. Bahkan, Indonesia terkena musibah El-Nino 2015 yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1997 dan La-Nina terjadi pada 2016. Berkat Upaya Khusus, kita tetap mampu meningkatkan produksi. Pada 2016 tidak ada rekomendasi dan izin impor beras premium. 
“Bila tidak ada upaya khusus dan antisipasi, maka impor beras 1998-1999 sebesar 12 juta ton bila diekstrapolasi dengan penduduk sekarang, maka semestinya 2016 ini membutuhkan impor 16,6 juta ton,” tegasnya.
“Keberhasilan meningkatkan produksi dan menyediakan pangan inipun diakui dunia. Data EIU pada GFSI 2016 menyatakan Ketahanan Pangan Indonesia meningkat terbesar di dunia dengan indeks 2.7 dan Aspek Ketersediaan Pangan naik tinggi di peringkat 66,” tuturnya.(NU007)


POST YOUR COMMENTS

4 × 2 =