Ads

Ombudsman: 78,41% Unit Layanan Publik Tidak Melibatkan Masyarakat

Nusantara Terkini.Com, JAKARTA – Sebanyak 78,41% persen dari 2000 Unit Layanan Publik tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Data tersebut merupakan hasil dari survei kompetensi penyelenggara layanan yang dilakukan Ombudsman RI pada kurun waktu Mei-Oktober 2016 tahun ini.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, mengatakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kementerian/lembaga/pemda untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

“Di samping melakukan survei kepatuhan atribut layanan, mulai tahun ini Ombudsman juga memberikan perhatian apakah unit layanan publik tersebut melibatkan masyarakat atau tidak dalam penyusunan standar layanan. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat sisi pengawasan,” kata Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Selasa (29/11).

Tak hanya itu, Adrianus menambahkan dari survei tersebut didapatkan hasil sebanyak 60,73% unit layanan publik di Indonesia tidak melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Padahal survei kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur bagi unit layanan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Survei kepatuhan atribut layanan oleh Ombudsman RI merupakan penilaian kepatuhan kementerian/lembaga/pemda terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, Ombudsman RI melakukan penilaian mencakup 12 ribu produk pelayanan publik di 25 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 85 Kabupaten, dan 55 Kota. Tahun ini jumlah entitas yang disurvei oleh Ombudsman RI meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu yakni22 Kementerian, 15 Lembaga, 33 Provinsi, 64 Kabupaten, dan 50 Kota.

“Akan dilaksanakan penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada entitas yang masuk dalam zona hijau/zona kepatuhan tinggi di Jakarta apda awal Desember 2016. Rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Adrianus.

Berikut ringkasan hasil Survei Kepatuhan Atribut Layanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI:
Kementerian :
Sebanyak 44% atau 11 Kementerian masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat.
Lembaga
Sebanyak 66,67% atau 10 Lembaga masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat.

Provinsi
Sebanyak 33,39% atau 13 dari 33 Provinsi masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah.

Kabupaten
Sebanyak 18% atau 15 dari 85 Kabupaten masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah.

Kota
Sebanyak 29% atau 16 dari 55 Kota masuk zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah.(rls)



8 Comments

  1. tinyurl.com

    Hi there, I enjoy reading all of your article post.
    I wanted to write a little comment to support you.

POST YOUR COMMENTS

3 × 4 =

Address:1. Alamat Perusahaan : Jalan Mawar No 20 RT 001 RW 001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Telp (0736) 732 370 6) HP. 0822 7924 9494). 2. Alamat Redaksi : Jalan Mangga Raya No 20 Lingkar Timur, Dekat Lampu Merah Taman Remaja

Email:fun.politic@gmail.com