Ads

Legislatif Dan Eksekutif Bengkulu, Balapan Tak Lapor HKPN

FEN_9974NusantaraTerkini.Com, Bengkulu – Terkait tak patuhnya pejabat dalam menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat rencana aksi. Hal itu sebagai perwujudan komitmen program pencegahan, pemberantasan korupsi. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sudoto memaparkan, bakal gelar asistensi pengisian form LHKPN, dan terbitkan Peraturan Gubernur.

“Pendampingan pengisian formulir, serta Pergub yang mengatur sanksi jika tak patuh. Ini hingga akhir 2016,” ucap Sudoto saat Korsup pencegahan korupsi di Bengkulu, Rabu (21/9).

Hal itu, lanjut Sudoto sesuai rekomendasi lembaga antirasuah, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga tak ada alasan lagi untuk tak paham LHKPN.

“Targetnya, Maret 2017 sudah 100 persen serahkan (LHKPN),” tegas Sudoto.

Seperti diketahui, tingkat kepatuhan LHKPN masih rendah. Berdasarkan data KPK, hanya 1,35 persen pejabat legislatif dan 31,6 persen pejabat eksekutif di Provinsi Bengkulu yang tahun ini laporkan hartanya.

“Ini menunjukkan rendahnya komitmen antikorupsi para pejabat. Gubernur tak boleh merasa lelah,” kata Wakil Ketua KPK saat di Bengkulu. (NU/RLS/MC)



POST YOUR COMMENTS

5 + 1 =