‘Ketusnya’ Dewan, Lelang Proyek Batal
NusantaraTerkini.Com – Rasionalisasi anggaran atau yang di bahasakan Wagub Bengkulu Rohidin Mersyah dengan penyesuaian anggaran terus mendapatkan kritikan DPRD Provinsi Bengkulu.
Padahal rasionalisasi mampu menghemat anggaran sebesar Rp 300 miliar, yang kesemuanya dialokasikan ke 10 kabupaten/kota pada Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Jonaidi, SP mengatakan terhitung sejak bulan Maret terdapat 118 paket yang sudah dilelangkan, tapi tertunda kontraknya.
Menurutnya, program untuk kepentingan infrastruktur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan SKPD lainnya seharusnya selesai dilelang.
“Masyarakat banyak bertanya kok jalan-jalan belum selesai, ini sudah bulan Agustus, kok belum dibangun,” kata Jonaidi.
Terkait standar harga tidak sesuai dengan harga pasar yang menjadi salah satu alasan disesuaikannya proses lelang itu, Jonaidi menerangkan, tahun lalu dewan sudah mengusulkan Gubernur Bengkulu untuk merevisinya.
“Tahun kemarin DPRD merekomendasikan perubahan standar harga pada saat LHP BPK. Kenapa tidak dicabut SK atau Pergub yang lama tersebut,” ujar Jonaidi.
Menanggapinya, Wagub Bengkulu menegaskan, apa yang dilakukan Pemprov Bengkulu merupakan upaya untuk menyelamatkan rekan-rekan kontraktor.
Pasalnya, akan berbahaya jika ini dilanjutkan dengan standar harga atau standar biaya yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya tidak sesuai harga pasar. Supaya tidak menimbulkan masalah ke depannya atau bahkan terjerat permasalahan hukum.
“Bahaya kalau lelang dilanjutkan karena tidak sesuai dengan standar biaya, bahaya jika itu dilanjutkan. Penetapan pagu anggaran berdasarkan standar biaya, standar biaya melampaui harga pasar masa kita harus teruskan, kita justru menyelamatkan mereka. Dari dulunya kan sudah salah, penetapan tidak sesuai standar biaya dan standar harga,” kata Rohidin lugas. [DS]
