Ads

GMNI Instiper Jogjakarta Minta Negara Ambil Alih Freeport

NusantaraTerkini.Com, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Institut Pertanian Stiper (Instiper) Jogjakarta meminta negara mengambil sikap tegas terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Dengan memperpanjang kontrak karya PT Freeport, jelas akan menciderai rasa nasionalisme dan kerakyatan bangsa Indonesia.

“Jika negara tidak mengambil sikap tegas “mengusir pergi” kepentingan asing di balik PT Freeport di Indonesia, dikhawatirkan pemerintah telah melanggar konstitusi,” ujar Primus, mantan anggota GMNI Instiper Jogjakarta didampingi para alumni lainnya, saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Menurut Primus, Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Apakah PT Freeport representasi negara? Apakah hasil kontrak karya PT Freeport dengan pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?” kecam Primus bertanya.

Sementara alumni lainnya, Immanuel Hutapea menegaskan, jika ternyata jawabannya tidak, maka PT Freeport harus segera dinasionalisasi.

Meski demikian, Immanuel berharap agar pengelolaan PT Freeport segera disesuaikan dengan amanah konstitusi yakni harus dikuasai oleh Negara, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Negara harus ambil alih segera pengelolaan PT Freeport di Indonesia,” pungkas Immanuel Hutapea.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang telah diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait negosiasi perpanjangan kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Sementara PT Freeport masih tetap akan berpegang teguh pada kontrak karya sebelumnya.

Penyelesaian sengketa ini pun akan berlanjut di Mahkamah Arbitrase Internasional sebagai pilihan akhir jika memang tidak ada jalan keluar dari kedua belah pihak. Mengenai upaya negosiasi ini pemerintah Indonesia belum menemui titik terang, sedangkan PT Freeport masih memiliki waktu 120 hari sejak adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia perihal sengketa tersebut.

PT Freeport mengajukan keberatannya kepada pemerintah Indonesia sejak Jumat (17/2/2017) pekan lalu. Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017 lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat. (EDO)



8 Comments

POST YOUR COMMENTS

thirteen − six =