Ads

Ditagih Dokumen HGU oleh Walhi, BPN Berdalih Orang yang Membidangi sedang DL

Walhi Bengkulu bersama masyarakat menagih dokumen HGU ke BPN Provinsi Bengkulu [Foto Walhibengkulu.org]

Walhi Bengkulu bersama masyarakat menagih dokumen HGU yang dimenangkan MA ke BPN Provinsi Bengkulu [Foto Walhibengkulu.org]

Nusantaraterkini.com – Ditagih dokumen Hak Guna Usaha (HGU) oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu belum bisa memberikannya.

Dengan dalih orang atau petugas yang membidangi hal itu sedang dinas luar (DL). Padahal permintaan dokumen ini atas dasar dikabulkannya permohonan informasi yang diajukan Walhi oleh Mahkamah Agung (MA) pada 4 Februari 2016 lalu.

Selain berdalih orang yang membidangi lagi DL, BPN juga beralibi bahwa untuk memberikan dokumen tersebut butuh persiapan, data-datanya perlu dipersiapkan. BPN pun meminta waktu dan berjanji akan memberikan data yang diminta pada 15 September 2016 mendatang.

[Baca juga: Konflik HGU PT SIL, Walhi: Pemerintah Abaikan Hak Rakyat]

Adapun data yang diminta Walhi adalah daftar HGU di Provinsi Bengkulu terbaru, peta dan titik koordinat HGU Perseroan Terbatas (PT) Way Sebayur atau PT Sandabi Indah Lestari (SIL), PT Agri Andalas (AA) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII.

Walhi mendatangi kantor BPN bersama warga Desa Pring Baru yang berkonflik dengan PTPN VII, warga Desa Rawa Indah yang berkonflik dengan PT AA, warga Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi yang berkonflik dengan PT SIL.

“Dokumen HGU perkebunan terbuka untuk umum. Hal ini diperkuat oleh beberapa keputusan komisi informasi publik yang memenangkan beberapa gugatan terkait permintaan dokumen HGU. Hal-hal yang menyangkut sumber daya dan hajat hidup orang banyak seperti HGU perkebunan sudah sepatutnya dibuka untuk umum,” kata Manajer Advokasi WALHI Bengkulu Sony Taurus.

Tertutupnya informasi mengenai HGU, lanjutnya, memicu konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi perkebunan. Salah satunya adalah terjadi tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan PT SIL.

Terkait hal ini, WALHI Bengkulu memperjuangkan keterbukaan informasi lebih dari 1 tahun. Proses sengketa yang panjang ini menjadi pelajaran bahwa semangat keterbukaan informasi BPN Provinsi Bengkulu masih rendah. Dengan keputusan Mahkamah Agung ini, tidak ada lagi alasan BPN untuk menutup-nutupi dokumen HGU kepada masyarakat.

“Karena keterbukaan informasi mengenai HGU juga akan bermanfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alam,” demikian Sony. [NT/Sumber: Walhibengkulu.org]



POST YOUR COMMENTS

ten + twelve =