Data Kemiskinan Antar SKPD Harus Valid
NusantaraTerkini.Com – Kesemrawutan data kemiskinan menjadi perhatian Gubernur Ridwan Mukti, oleh sebab itu ia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu untuk saling koordinasi memperbaikinya.
Plt. Sekretaris Daerah Sudoto menanggapi hal tersebut dan langsung berkoordinasi dengan SKPD terkait. Ia mengatakan perlu data valid dalam menjalankan roda pemerintahan, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berhasil.
“Jangan ada lagi perbedaan data antar SKPD, kesamaan data dari setiap SKPD harus saling sinkron. Hal tersebut untuk membantu Gubernur dalam menentukan/membuat kebijakan,” ujar Sudoto saat pertemuan di Aula Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, Selasa (22/11).
Validasi data tersebut selama ini dinilai tidak tepat sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal. Hal itu terlihat, misalnya dalam distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ricuh ketika pembagian akibat data yang tidak valid.
“Sinkonisasi data ini sangat penting, sebab merupakan program prioritas Gubernur untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu,” ujar Plt. Sekda saat memimpin Rapat Koordinasi lintas SKPD antara Bappeda, Biro SDM, Dinkessos, Badan ketahanan pangan, dinas kelautan perikanan, dan dinas kesehatan.
Beberapa waktu lalu Gubernur Ridwan Mukti menyinggung mengenai data kemiskinan yang tidak sinkron antar SKPD, ia meminta kepada SKPD untuk saling berkoordinasi terkait data tersebut.
“Data setiap SKPD harus sama supaya pembagian bantuan merata dan tidak dianggap pilih kasih, Bengkulu harus lepas dari kemiskinan,” ujar Gubernur Ridwan Mukti beberapa waktu lalu.
Angka kemiskinan di Bengkulu, dalam lima tahun terakhir tidak beranjak turun dari 300.000 jiwa lebih tersebut. Bahkan, pada September 2015 lalu, angka kemiskinan di daerah ini sempat mencapai 18,15 persen. [NU001/Dimas MC]
